Pengertian, Fungsi Pranata Politik dan Contohnya

Pengertian, Fungsi Pranata Politik dan Contohnya – Ini dia penjelasan lengkap mengenai pranata politik.

A. Pengertian

Pranata politik merupakan suatu lembaga sosial yang mempunyai aktivitas dalam suatu negara yang berhubungan dengan proses penentuan serta pelaksanaan tujuan dari pemerintahan negara tersebut. Unsur kekuasaan merupakan bagian pokok dari kenegaraan. Maka dari itu seringkali politing diidentikkan dengan kekuasaan, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Politik merupakan seni dalam kepemimpinan, atau bisa juga merupakan cara untuk menentukan sebuah kebijakan tertentu. Dalam prosesi pencapaian tujuan kenegaraan, pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kekuasaannya sebagai pelaksana pemerintahan. Dalam mengemban tugas kenegaraan dan pelaksanaan kepemimpinannya, pemerintah melakukan berbagai kegiatan yang memiliki hubungan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karenanya dibentuk berbagai lembaga politik yang berhubungan dengan kepemerintahan yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

B. Fungsi & Contoh

Berikut merupakan beberapa fungsi pokok dari pranata politik!

1) Melembagakan Norma Melalui Undang-Undang

Dalam suatu negara, presiden sebagai representasi dari pemerintah memiliki tugas untuk mengajukan rancangan perundang-udangan (RUU) dan selanjutnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan legislasi. Prosesi pembuatan undang-undang dalam sebuah negara terlihat peranan sebuah lembaga politik yakni mengesahkan peraturan / norma melalui undang-undang. Norma hukum yang telah disahkan Undang –Undang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas.

Baca Juga:  Pengertian Jaringan Dasar (Parenkim) dan Fungsinya

Contoh :

Rapat Paripurna di Ruang sidang paripurna membahas tentang Rancangan Perundang-undangan (RUU) Organisasi Massa. Rapat ini membahas tentang aturan serta tata tertib tentang pendirian serta pengawasan organisasi massa (ormas). RUU bisa diajukan oleh presiden atau anggota legislatif yang lain dan di sahkan oleh lembaga legislatif yakni Dwan Perwakilan Rakyat (DPR).

2) Melaksanakan Undang-Undang yang Telah Disetujui

Dalam melaksanakan amanat undang-undang yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif, pemerintah diharapkan mampu bersinergi dengan banyak pihak serta menerapkan norma-norma tersebut dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang. Oleh karenanya, pemerintah melalui aparat yang bersangkutan memiliki tugas serta wewenang untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk menyadarkan masyarakat untuk bersedia mematuhi norma-norma hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Apabila ada warga masyarakat yang enggan mematuhi peraturan tentu akan dikenakan sanksi yang juga sudah ada aturannya di dalam undang-undang. Politik merupakan keragaman aktivitas masyarakat dalam sebuah sistem kenegaraan yang berhubungan dengan prosesi penentuan dan pelaksanaan sistem kenegaraan.

Baca Juga:  Bagian – Bagian Organ Reproduksi Pria Dan Fungsinya (Lengkap)

Contoh :

Rancangan Perundang-undangan (RUU) yang telah di sah kan oleh DPR tentang aturan pendirian organisasi massa telah menjadi aturan baku yang mengikat bagi banyak organisasi massa serta pergerakan mahasiswa di Indonesia. Rancangan tersebut mengesahkan tentang aturan pendirian serta pengawasan tentang organisasi massa di Indonesia.

3) Menyelesaikan Konflik

Tiap-tiap warga masyarakat menginginkan kehidupan yang aman dan tenteram. Namun pada kenyataannya terdapat oknum masyarakat yang seringkali terlibat dalam konflik dan pertikaian. Konflik terjadi bisa disebabkan banyak faktor seperti faktor perbedaan etnis, agama, latar belakang dan lain-lain. Dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi, maka norma hukum harus ditegakkan dalam rangka mengatur kehidupan sosial agar terciptanya ketertiban serta keamanan lingkungan masyarakat. Tentu hal ini seyogyanya ditangani oleh pemerintah terkhusus lembaga yudikatif.

4) Menyelenggarakan Pelayanan Umum

Demi menggapai visi bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang adil dan makmur. Banyak hal yang harus dijalani dalam rangka perwujudan masyarakat yang madani. Diantaranya yakni mengerjakan pembangunan yang dilakukan di seluruh degi kehidupan bermasyarakat. Begitu banyak hal yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang yang harus ditekankan. Layanan umum itu terdiri atas kesehatan, pendidikan, perumahan, jalan raya dan angkutan umum, hiburan, rekreasi, dan lain sebagainya.

Baca Juga:  Sifat-Sifat dan Hikmah Beriman Kepada Para Rasul

Contoh :

Pemerintah juga mesti melakukan langkah konkret untuk peningkatan pendapatan masyarakat seperti membuka lahan pertanian, industri, memperluas hubungan perdagangan baik dalam dan luar negeri, pendayagunaan sumber alam, dan lain sebagainya.

5) Melindungi Warga Negara

Pemerintah memiliki fungsi untuk perlindungan segenap warga negara dari gangguan dari pihak dalam maupun pihak luar (asing). Dalam perwujudannya, pemerintah membentuk sebuah sistem ketahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa disebut HANKAMRATA. Melalui sistem tersebut, maka diharapkan ancaman dari luar terhadap suatu wilayah negara atau masyarakat dapat dicegah dengan baik dan seksama. Pemerintah dan rakyat memiliki kewajiban untuk bersama-sama mempertahankan bangsa dan negara dari serangan musuh baik dari dalam maupun luar negeri.

Contoh :

Pemahaman tentang ketahanan nasional dapat dilakukan dengan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya nasionalisme dan NKRI. Bagi alat negara seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI berkewajiban melindungi bangsa dan negara secara langsung dengan peranan serta fungsinya.

Sumber :

Wrahatnala, Bondet , 2009, Sosiologi Untuk SMA dan MA kelas XII, Jakarta, sekawan Cipta Karya.