Hubungan Antara Konflik dan Terjadinya Integrasi Sosial

Hubungan Antara Konflik dan Terjadinya Integrasi Sosial – Konflik adalah bagian dari prosesi sosial yang bersifat lumrah / wajar dan tidak selalu harus dihindari. Sesungguhnya, konflik yang terjadi bisa berdampak positif sebagai faktor pendukung perkembang dan modal bagi kedamaian sosial. Konflik juga dapat bersifat konstruktif bagi keutuhan kelompok serta integrasi sosial masyarakat pada skala yang lebih luas lagi. Manusia mempunyai hasrat untuk bergaul, dalam kehidupan sehari-hari terdapat sebuah hubungan yang saling berpengaruh sehingga akan memunculkan sebuah perasaan yang saling membutuhkan satu sama lain.

Agar dapat lebih mengetahui mengenai usaha manusia sebagai bagian dari masyarakatnya, setidaknya terdapat beberapa perilaku yang erat kaitannya dengan perilaku / tindakan dan interaksi sosial yang menjadi jalan untuk memperoleh tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Selain dari pada itu, dalam rangka menjaga seluruh tindakan dan interaksi sosial, terdapat juga nilai serta norma sosial yang menjadi standar bagi penilaian umum yang bisa membentuk sebuah keteraturan terhadap hubungan antar warga masyarakat agar terwujud sebuah integrasi sosial yang ideal.

Dalam rangka mewujudkan integrasi sosial menuju keteraturan sosial maka dibutuhkan berbagai upaya dari komponen masyarakat melalui tahapan / langkah yang optimal serta berkelanjutan. Di antara banyak tahapan / langkah yang bisa dikerjakan dalam upaya penanganan sosial budaya menuju integrasi sosial ialah sebagai berikut!

1. Pembangunan Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya ialah sebuah prosesi untuk memperoleh identitas sosial yang ada pada diri seseorang. Proses pendidikan yang ideal ialah yang memberi kebebasa terhadap seseorang dari berbagai macam kekangan, atau upaya penyadaran akan kelebihan atau kemampuan seseorang. Prosesi pendidikan tidak hanya ditinjau sebagai sebuah proses yang terjadi pada lembaga formal seperti layaknya dalam sebuah sekolah saja. Lembaga informal juga memiliki peran sebagai sarana yang bisa mendidik seseorang. Sebagai lembaga sosial, sekolah adalah sebagai bagian dari proses pendidikan yang juga sebagai sarana pendidikan kebudayaan. Pengembangan terhadap suatu sistem pendidikan yang harus melakukan pertimbangan yang mengacu pada beberapa kaidah / prinsip diantaranya yakni Moral agama, Ideologis filosofis, Psikologis, dan Sosial budaya.

Baca Juga:  Akibat Adanya Konflik Sosial (Positif dan Negatif)

2. Manajemen Konflik

Ada banyak konflik yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Ross (1993) menyatakan dua sumber konflik yang dapat terjadi dalam suatu kelompok / organisasi, yakni teori struktur
sosial dan teori psychocultural. Teori struktur sosial lebih mengutamakan persaingan antara kelompok yang memiliki kepentingan yang menjadi motif utama terhadap sebuah konflik, sedangkan teori psycocultural lebih mengutamkan kekuatan psikologi dan kebudayaan / kultural. Keduanya membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Teori struktural menjelaskan bahwa strategi terhadap manajemen konflik membutuhkan perubahan kondisi kelompok / organisasi pihak tersebut secara lebih mendasar. Kepentingan yang beragam begitu sulit untuk dimediasi. Teori psycocultural dalam manajemen konflik menekankan pada prosesi yang bisa merubah persepsi atau berpengaruh pada hubungan antara kelompok-kelompok terkait. Dalam teori tersebut, kepentingan memiliki sifat subjektif dan bisa berubah kapan saja jika dibandingkan dalam persepsi teori struktural.

3. Meningkatkan Modal Sosial

Teori ini dikemukakan oleh Robert Putnam ketika ia melakukan sebuah penelitian terhadap warga masyarakat Italia di tahun 1985. Mereka mempunyai suatu kesadaran politik yang cukup tinggi dan tiap-tiap individunya memiliki hasrat besar untuk melibatkan diri dalam masalah publik. Hubungan interaksi antaranggota masyarakat lebih bersifat horizontal dikarenakan setiap masyarakat memiliki hak serta kewajiban yang sama. Modal sosial ialah norma yang menggencarkan interaksi serta transaksi sosial yang menjadikan segala urusan bersama dalam masyarakat dapat terselenggara dengan mudah. Dalam modal sosial di dalamnya termuat kemampuan warga masyarakat untuk mengatasi problematika publik dalam suatu iklim bersistem demokratis.

Baca Juga:  8 Hambatan Perdagangan Internasional

4. Pembangunan Komunitas

Komunitas pada pengertiannya mengacu pada suatu kesatuan dalam kehidupan sosial yang diindikasikan dengan adanya sebuah interaksi sosial yang lebih jelas dikenal secara sadar oleh tiap-tiap anggota. Komunitas secara definitif tidak selalu mengacu pada individu dan perkotaan secara menyeluruh. Komunitas dapat tersusun melalui berbagai kelompok masyarakat seperti pada lingkungan RT, LK / RW, desa, atau kecamatan. Komunitas juga bisa memiliki bentuk berupa partai politik, organisasi profesiinal, organisasi swadaya masyarakat yang bersifat formal dan juga suatu perkumpulan agama, hobi, budaya,atau paguyuban keluarga, dan lain sebagainya. Karakteristik yang esensial dari sebuah komunitas ialah bahwa interaksi yang ada antaranggota dapat berlangsung dalam intensitas serta frekuensi yang cukup tinggi, saling mengenal, saling tolong-menolong, dan bekerja sama.

5. Demokratisasi

Pada umumnya demokrasi diyaki dapat bekerja sebagai suatu sistem pengelolaan atau bisa juga sebagai sarana pencegahan konflik. Hal tersebut terbukti melalui beberapa catatan sejarah yang mengutip sebuah sistem demokrasi yang mempunyai fungsi lebih baik dalam hal pengelolaan bagi berbagai jenis konflik dibandingkan dengan sistem lainnya. Realita yang terjadi ialah negara bersistem demokratis lebih memiliki kemungkinan yang cukup kecil dalam potensi konflik / perang dengan sesama negara yang menganut paham ini. Dengan adanya demokrasi, setiap ada konflik dan perselisihan yang muncul selalu dapat dibicarakan untuk dicarikan alternatif penyelesaiannya.

6. Memberdayakan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial ialah sebuah profesi yang berkaitan dengan sisi kemanusiaan yang berfokus pada peranan serta fungsi sosial dari setiap individu masyarakat, keluarga, dan masyarakat itu sendiri dalam rangka pelaksanaan peranan sosialnya. Secara terintegratif, penanganan terhadap konflik ataupun pembangunan sistem kedamaian sosial dalam sudut pandang pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui tiga arah yakni mikro berupa individu dan keluarga, messo berupa kelompok dan lembaga-lembaga swadaya, dan makro yang berupa negara. Pada konteks makro, kebijakan publik yang dapat berjalan kondusif diyakini sebagai suatu sarana esensial dalam sebuah pembangunan modal dalam eangka perdamaian sosial. Di negara Eropa, sistem kebijakan sosial serta jaminan sosial pada dasarnya adalah usaha untuk mereduksi keadilan sosial dengan segala ketimpangannya secara melembaga yang pada akhirnya menjadi sebuah penopang bagi modal kedamaian sosial.

Baca Juga:  Definisi dan Contoh Konflik Sosial di Masyarakat

Berikut terdapat tiga peranan penting yang begitu relevan dalam prosesi penanganan sebuah konflik dan bisa dijadikan model / contoh diantaranya yakni berikut yaitu mediator, fasilitator, dan broker.

Peranan mediator dapat dilakukan pada tahapan berlangsungnya suatu konflik. Peranan fasilitator dan broker secara umum dilakukan pada fase pascakonflik.

7. Strategi Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik diklasifikasikan menjadi empat sasaran, diantaranya ialah sebagai berikut!

a. Membangun sebuah tatanan masyarakat dalam upaya pencapaian terhadap tujuan pemerintah.
b. Memfasilitasi masyarakat dalam upaya pemenuhan terhadap segala keterbutuhan esensialnya.
c. Perwujudan masyarakat sejahtera serta madani, mencakup perlindungan hak asasi manusia (HAM), kebebasan berkelompok, menyatakan pendapat, serta penetapan struktur konsekuensi hukum bagi tiap lembaga swadaya masyarakat (LSM).
d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan aplikasi pemerintahan yang menjamin aspirasi serta pengakuan sejati terhadap fungsional organisasi kelompok lokal.

Sumber :
Waluya, Bagja. 2009, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk kela XI SMA dan MA, Jakarta, CV. PT. Setia Purna Inves.