Berbagai Kebijakan Perdagangan Internasional

Berbagai Kebijakan Perdagangan Internasional – Akibat dari meluasnya jaringan perdagangan internasional antar Negara, maka muncullah kebijakan perdagangan internasional. Namun, apakah yang dimasud degan kebijakan perdagangan internasional tersebut ? Berikut adalah pembahasannya:

Kebijakan perdagangan internasional adalah semua tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatur segala bentuk kegiatan perdagangan internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa contoh kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti dumping, tariff, larangan impor, kuota, dan sebagainya.

Jenis-Jenis Kebijakan Perdagangan Internasional

Ada beberapa jenis kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah politik proteksi, politik autarki, dan politik perdagangan bebas. Nah, berikut ini adalah pembahasan jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional:

A. Politik Proteksi

Kebijakan ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi industri-industri dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan produk impor. Selain itu, kebijakan ini juga dilakukan untuk mengatur persaingan barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri.

Adapun tujuan kebijakan proteksi adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan barang hasil produksi dalam negeri;

2. Untuk memperluas lapangan kerja di dalam negeri;

Baca Juga:  Pengertian, Ciri Mollusca, dan Klasifikasinya

3. Untuk memelihara tradisi nasional;

4. Untuk menghindari risiko yang timbul karena bergantung pada komoditi andalan;

5. Untuk menjaga stabilitas nasional.

Macam-macam Politik Proteksi:

Ada beberapa kebijakan proteksi yang diberlakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah seperti berikut ini:

a. Kuota atau Pembatasan Impor

Kuota atau pembatasan impor merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi jumlah barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri. Adapun tujuan diberlakukannya kebijakan ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pencegah masuknya barang-barang penting ke dalam negara lain;

2. Menjamin ketersedian barang-barang di dalam negeri.

3. Untuk mengawasi produksi dan stabilitas harga di dalam negeri.

b. Tarif dan Bea Masuk

Tarif merupakan kebijakan yang membebankan barang-barang yang masuk ke daerah pabean (costum area). Sementara itu, bea masuk adalah biaya yang dikenakan pada barang-barang yang masuk ke wilayah suatu Negara.

Bea masuk yang tinggi akan melindungi industri dalam negeri dan juga dapat menjadi sumber pendapatan Negara. Adapun macam-macam penentuan tarif atau bea masuk, adalah sebagai berikut:

Baca Juga:  Sistem Pernapasan pada Hewan Vertebrata

1. Bea ekspor (export duties)

Pajak yang dibebankan kepada barang yang didistribusikan ke negara lain.

2. Bea transito (transit duties)

Pajak yang dibebankan kepada barang-barang yang melintasi batas suatu wilayah ketika ingin masuk ke dalam Negara tersebut.

3. Bea impor (import duties)

Pajak yang dibebankan kepada barang-barang yang telah masuk ke dalam suatu negara (tom area).

c. Subsidi

Subsidi merupakan kebijakan dengan cara membantu atau menutupi sebagian biaya produksi barang dalam negeri per unitnya. Hal ini bertujuan agar produsen dalam negeri dapat menjual barangnya menggunakan harga yang bersaing dengan barang impor.

d. Pelarangan Impor

Pelarangan impor merupakan kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang impor dari luar negeri. Hal ini dilkukan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri.

e. Dumping

Dumping merupakan kebijakan perdagangan internasional di mana, pemerintah menjual barang dengan harga yang lebih murah di Negara lain daripada di dalam negeri.

Namun, kebijakan dumping harus memiliki syarat-syarat agar dapat dijalankan. Adapun syarat-syarat tersebut dianataranya adalah:

Baca Juga:  Definisi Stratifikasi Sosial Dan Proses Terbentuknya

1. Memiliki kekuatan monopoli yang lebih besar di dalam negeri daripada luar negeri, sehingga kurva permintaan dalam negeri menjadi lebih inelastis daripada kurva permintaan di luar negeri.

2. Adanya hambatan yang besar sehingga para konsumen di dalam negeri tidak mampu membeli barang dari Negara lain.

B. Politik Dagang Bebas

Politik dagang bebas merupakan kebijakan perdagangan internasional dimana pemerintah memberlakukan perdagangan bebas antar negara. Alasan diberlakukannya kebijkan perdagangan bebas ini adalah bahwa perdagangan bebas dapat mendorong setiap Negara melakukan spesialisasi dalam

memproduksi barang, sehingga barang suatu negara memiliki keunggulan komparatif dibandingkan Negara lain.

C. Politik Autarki

Politik autarki merupakan kebijakan perdagangan yang dilakukan untuk menghindarkan pengaruh negara lain masuk ke dalam negeri, baik pengaruh, ekonomi, maupun militer, atau politik.

Kebijakan ini sangat bertolak belakang dengan prinsip perdagangan internasional dimana perdagangan bebas sangat dianjurkan. Contohnya adalah seorang importir harus membeli uang dollar terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembayaran, kemudian membayarkannya kepada eksportir di Amerika.